Merah Putih Identity – Penjaga Nilai Lama Yang Baik – Penggali Nilai Baru Yang Lebih Baik
77ceadca-6db1-4253-b62f-44350b7a50a

merahputihidentity

About merahputihidentity

Posts by :

WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.32.35

Penuhi Hak Tersangka, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Apresiasi Unit 1 Satreskrim Polres Pandeglang Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap 7 Orang Yang Ditangkap Perkara Tindak Pidana Umum

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang

Penuhi Hak Tersangka, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Apresiasi Unit 1 Satreskrim Polres Pandeglang Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap 7 Orang Yang Ditangkap Perkara Tindak Pidana Umum.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang

Pemeriksaan Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan apresiasi Unit 1 Satreskrim Polres Pandeglang dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Undang-Undang. 

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang

Pemeriksaan dilakukan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo serta Reformasi Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto yaitu Agenda Asta Cita 7 Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 3 Februari 2026”

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.54.19

Penuhi Hak Tersangka, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Apresiasi Satresnarkoba Polres Pandeglang Lakukan Pemeriksaan Terhadap Seorang Yang Ditangkap Bertempat di Depan Masjid Agung Arrahman Pandeglang Berdasarkan Perintah Undang-Undang

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Satresnarkoba Polres Pandeglang penuhi hak Tersangka, salah satu Tersangka yang telah dilakukan pemeriksaan adalah seorang yang diamankan di depan Masjid Agung Arrahman Pandeglang pada hari Senin 2 Februari 2026.

Pemeriksaan Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan apresiasi Satresnarkoba Polres Pandeglang lakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Undang-Undang. 

Pemeriksaan dilakukan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo serta Reformasi Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto yaitu Agenda Asta Cita 7 Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 3 Februari 2026”

Picsart_26-02-03_21-45-54-991

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan Dukung Kedudukan Polri Di Bawah Langsung Presiden

0

Ketua Komunitas Merah Putih Identitity Dede Kurniawan dukung kedudukan Polri di bawah langsung Presiden. Menjadi Polisi itu tidak mudah, karena tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum dan keadilan sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan karena ada kesalahan kemudian menggeneralisir Polisi itu salah terus.

Satu contoh ketika Polisi menangani suatu perkara pidana yang masih dalam proses penyelidikan, ada pihak Pelapor dan Terlapor yang keduanya membawa kepentingan dan ego masing-masing.

Kalau hanya menilai dan membayangkannya dari luar ketika menjadi Polisi mungkin mudah tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah karena yang dihadapi ada dua belah pihak yang membawa kepentingan dan egonya masing-masing.

Senin 26 Januari 2026 dalam Rapat di DPR RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Korps Bhayangkara akan melemah jika institusi tersebut berada di bawah Kementerian.

Kapolri menjelaskan jika meletakkan Polri di bawah Kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden.

Kapolri menyatakan lebih baik saya dicopot jika ada Menteri Kepolisian.

“Apabila ada pilihan, apakah Polisi tetap berada di bawah Presiden atau Polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian,  Kapolri memilih untuk dicopot.”

Pada kesempatan tersebut, Kapolri menolak tegas adanya usulan Polri di bawah Kementerian.

Menurutnya, posisi Polri saat ini sudah ideal yakni di bawah Presiden. Kapolri juga mengungkap, pernah ada orang yang menawari dirinya untuk menjadi Menteri Kepolisian, namun ia menolaknya.

Kapolri menyampaikan bahwa dirinya lebih baik menjadi petani daripada Menteri Kepolisian.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 27 Januari 2025”

IMG_20260123_123303

Jalin Silaturahmi, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dengan Kasi Humas Polres Pandeglang

0

Ketua Komunitas Identity Dede Kurniawan jalin silaturahmi dengan Kasi Humas Polres Pandeglang IPDA Mukti Gaffar, Kamis 22 Januari 2026.

Humas Polres Pandeglang memiliki tugas diantaranya menjembatani komunikasi antara Polri dan warga masyarakat, menyebarkan informasi kegiatan kepolisian, mengelola citra Polri, membangun kemitraan dengan media serta melakukan edukasi dan sosialisasi kamtibmas melalui berbagai kanal termasuk media sosial untuk menciptakan kepercayaan publik, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Dede Kurniawan memberikan apresiasi kepada Kasi Humas Polres Pandeglang IPDA Mukti Gaffar atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, mengedepankan humanisme dalam melayani kepentingan warga masyarakat. 

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 23 Januari 2026” 

WhatsApp Image 2026-01-15 at 18.54.57

Penegakan Hukum dan Keadilan, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Sampaikan Apresiasi Untuk Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Beserta Jajarannya

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu tahap II pelimpahan tersangka, 15 Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pandeglang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diberlakukan tertanggal 2 Januari 2026 telah membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia dalam ranah hukum pidana, salah satunya perlindungan yang pro aktif terhadap hak tersangka dan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Suryadi Sembiring, S.H.,M.H yang telah memimpin institusinya dengan baik, melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tentang layanan bagi pelaku maupun korban sesuai hak nya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo.

Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi bahwa Kasipidum Kejaksaan Negeri Pandeglang Indra Gunawan, S.H.,M.H beserta jajaran telah melaksanakan tugasnya dengan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo dan agenda Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto tentang Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Keterangan: Foto diambil pada waktu tahap II pelimpahan tersangka, 15 Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pandeglang

Dede Kurniawan juga memberikan apresiasi kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang yang masih muda dan energik dalam melaksanakan tugas diantaranya Vera Fariyanti Havilah, S.H; Firas Rukmana Kusuma, S.H; Diniyati Anwar Putri, S.H; Dwi Astuti Utami, S.H; Aditya Dana Putri, S.H; William Marcus Sebastian, S.H; Arya Zidan Satria, S.H dan segenap jajaran pada Kejaksaan Negeri Pandeglang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 15 Januari 2026” 

WhatsApp Image 2026-01-15 at 13.19.12

Warga Desa Cipeucang Konsultasi Hukum, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Mengajak APDESI Kabupaten Pandeglang Menghidupkan POSBANKUM Desa

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu Warga Desa Cipeucang Konsultasi hukum, 15 Januari 2026 bertempat di Kantor BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang

Warga Desa Cipecang datangi Kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang perihal  konsultasi hukum berkaitan dengan anaknya yang tersandung perkara Narkotika, sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sekitar 2 bulan yang lalu pada Tahun 2025.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan mengajak seluruh Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang untuk pro aktif terhadap warga masyarakatnya yang tidak mampu secara ekonomi dan membutuhkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang agar segera menghidupkannya. 

Sebelumnya, Dede Kurniawan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang Cecep Muhidin, 9-1-2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dede Kurniawan menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk layanan informasi dan konsultasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik melalui mediasi, layanan rujukan advokat.

Dede Kurniawan berharap agar POSBANKUM Desa segera dilaksanakan untuk memudahkan akses keadilan bagi warga masyarakat pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang.

Persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan dapat memicu konflik antar warga, kriminal dan sebagainya. Hukum berfungsi mengatur agar persoalan sosial tidak berkembang menjadi lebih besar, namun hukum juga harus adaptif terhadap perubahan sosial. 

Menurut  Wakil Menteri Hukum R.I Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum bahwa persoalan sosial yang berakibat hukum di warga masyarakat harus ditangani dengan pendekatan yang memastikan hukum positif (undang-undang) disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan agama yang beragam di Indonesia serta menjunjung tinggi keadilan substantif.

Melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia, POSBANKUM Desa adalah bagian dari program Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto tentang Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 00.41.14

Sumpah Profesi Advokat, Dede Kurniawan Uraikan Isi Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu pelaksanaan Sumpah Profesi Advokat Dede Kurniawan yang berjumlah 44 orang, 9 Mei 2017 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Banten

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 4 Ayat (1) berbunyi bahwa Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Pasal 4 Ayat (2) berbunyi bahwa Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Pasal 4 Ayat (3) berbunyi bahwa Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 15 Januari 2026” 

WhatsApp Image 2026-01-14 at 12.43.42

Penegakan Hukum dan Keadilan, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Sampaikan Apresiasi Untuk Kapolres, Kasat, Kaur Bin Ops, Kanit SatReskrim dan SatResnarkoba Polres Pandeglang Beserta Jajarannya

1

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diberlakukan tertanggal 2 Januari 2026 telah membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia dalam ranah hukum pidana, salah satunya perlindungan yang pro aktif terhadap hak tersangka dan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Pandeglang AKBP Dr. Dhyno Indra Setyadi, S.IK., M.Si yang telah memimpin institusinya dengan baik, melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tentang layanan bagi pelapor maupun terlapor sesuai hak nya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi bahwa Kasat, Kaur Bin Ops, Kanit SatReskrim, SatResnarkoba Polres Pandeglang beserta jajaran telah melaksanakan tugasnya dengan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo dan Reformasi Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto yaitu Agenda Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 4 Tipid-PPA SatReskrim Polres Pandeglang

Dede Kurniawan juga memberikan apresiasi kepada Anggota Kepolisian yang masih muda dan energik dalam melaksanakan tugas diantaranya Brigadir FR Mutakin, S.H; Brigadir Iman Ramadhani; Bripda M. Fajar Rohmansyah; Briptu Gilang Anugrah A pada SatReskrim serta Bripda Dedi Junaedi; Briptu Andi Armanta pada SatResnarkoba beserta Anggota Kepolisian lainnya pada Polres Pandeglang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 14 Januari 2026” 

apdesi-tolak-biaya-kopdes-merah-putih-dari-dana-desa-14122025-212640

Jalin Silaturahmi, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dengan Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang, Bahas Pelaksanaan POSBANKUM Desa

0

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan melakukan pertemuan dengan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang Cecep Muhidin, 9-1-2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dede Kurniawan menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk layanan informasi dan konsultasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik melalui mediasi, layanan rujukan advokat.

Dede Kurniawan berharap agar POSBANKUM Desa segera dilaksanakan untuk memudahkan akses keadilan bagi warga masyarakat pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang.

Melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia, POSBANKUM Desa adalah bagian dari program Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto tentang Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Keterangan: Foto diambil di Tempat Ngopi Jalan Jenderal Sudirman Perkantoran Cikupa Pandeglang, Januari 2026

Cecep Muhidin menyambut baik dan akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan semua Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang agar program POSBANKUM Desa segera dilaksanakan untuk kepentingan warga masyarakat di Kabupaten Pandeglang.

Secara administratif pembentukan POSBANKUM Desa sudah dilaksanakan di setiap masing-masing Desa Se Kabupaten Pandeglang pada sekitar bulan November dan Desember 2025.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 10 Januari 2026” 

IMG_20260304_053844

Penasehat Hukum Tersangka Karsidi Hormati Proses Penegakan Hukum Unit lll Tipidkor Polres Pandeglang

0

Keterangan: Foto (kiri-Irna Baru kita Bupati Pandeglang, tengah-Dede Widarso warga Sidamukti, kanan-Karsidi Kepala Desa Sidamukti) diambil dari https://www.poskota.co.id/2022/08/15/hadiri-pesta-laut-bupati-pandeglang-diminta-perjuangkan-normalisasi-muara

Dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Pandeglang berdasarkan gelar perkara pada tanggal 23 Desember 2025 di Ruang Ketenagakerjaan Dirkrimsus Polda Banten atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi total senilai Rp. 577.555.682 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Dede Kurniawan selaku Penasehat Hukum Tersangka Karsidi menyampaikan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan bertanggungjawab kepada warga masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa juga secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Warga masyarakat Desa Sidamukti memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, begitupun Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti yang saat ini sedang menjalani proses hukum memiliki hak untuk diberikan bantuan hukum, keduanya memiliki hak masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi warga masyarakat Desa Sidamukti terhadap perbuatan Tersangka Karsidi atas dugaan tindak pidana korupsi agar supaya dilakukan proses hukum itu merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Begitupun dengan Tersangka Karsidi mempunyai hak diberikan bantuan hukum atas perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk menjamin hak Tersangka saat ini selama menjalani proses hukum.

Selama proses pemeriksaan di Polres Pandeglang, Tersangka Karsidi sangat kooperatif dan Penasehat Hukum telah memberikan nasehat kepada Tersangka Karsidi bahwa sebagai seorang pemimpin (Kepala Desa) harus siap mental, menerima kenyataan dengan segala konsekuensinya.

Tersangka Karsidi adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kelemahan atas apa yang sudah dilaksanakannya dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa Sidamukti.

Apakah Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti telah sepenuhnya terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi? bisa jadi ada perbuatan didalamnya setitik nilai moral (kebaikan) yang telah dilakukan oleh Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti untuk warga masyarakatnya.

Kita hormati proses penegakan hukum dan tidak menghakimi kedudukan Tersangka Karsidi secara pribadi yang bisa membawa dampak psikis melemahkan mental dan kejiwaan keluarganya.

Saat ini, kedudukan Tersangka Karsidi adalah selaku Kepala Desa Sidamukti yang akan mempertanggungjawabkan jabatannya atas perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang menjalani proses hukum di Polres Pandeglang.

Proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka Karsidi tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kepastian hukum akan tetapi didalamnya ada keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (incraht).

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 10 Januari 2026” 

Load More