News

Sabtu 21 Maret 2026, E. Supriadi, S.IP Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan pesan yang ditulis pada website Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang Jawa Timur. 

Gema takbir mengalun panjang setiap menjelang Idul Fitri. Ribuan jamaah berpadu dalam satu suara. Namun di luar tembok pesantren, di gang-gang kampung dan grup keluarga yang ramai di WhatsApp, terkadang pertanyaan yang sama muncul tiap tahun yaitu, “Lebaran hari apa?”

Akar perbedaan ini terletak pada metode penentuan awal bulan Syawal yang digunakan masing-masing organisasi. Muhammadiyah menggunakan hisab, yaitu pendekatan berbasis perhitungan astronomi yang menetapkan 1 Syawal ketika posisi bulan telah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, meskipun hilal belum tentu terlihat oleh mata. Sementara NU berpegang pada rukyatul hilal, pengamatan langsung terhadap bulan sabit tipis setelah matahari terbenam, yang hasilnya baru ditetapkan melalui sidang isbat pemerintah.

Sejarah mencatat sejumlah momen ketika perbedaan ini melahirkan dua hari raya dalam satu negara. Pada 1998, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 29 Januari, sementara NU merayakannya sehari kemudian. Pola serupa berulang pada 2002, 2007, dan 2011. Paling mutakhir, perbedaan kembali terjadi pada 2023, dimana Muhammadiyah merayakan Idul Fitri 1444 H pada 21 April, sementara pemerintah bersama NU menetapkannya pada 22 April setelah hasil rukyat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Di tingkat masyarakat, perbedaan ini sudah lama menjadi bagian dari tekstur kehidupan beragama di Indonesia. Ada keluarga yang merayakan Lebaran lebih dulu, sementara tetangga sebelah rumah baru bertakbir esok harinya. Ketupat dan opor tetap saling diantarkan. Silaturahmi tetap berjalan.

Almaghfurlah K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU sekaligus pendiri Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang serta Depok, pernah menegaskan dalam berbagai forum bahwa perbedaan teknis antara NU dan Muhammadiyah tidak pernah menggoyahkan fondasi kebersamaan kedua organisasi. “Wawasan keumatan dan kenegaraan NU dan Muhammadiyah selalu beriringan,”

Harapan untuk penyatuan hari raya juga pernah disuarakan dari jalur pemerintahan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam berbagai kesempatan dialog keagamaan, menyebut keserentakan Idul Fitri sebagai cita-cita yang perlu terus diupayakan, bukan dengan memaksa salah satu pihak mengalah, melainkan melalui dialog ilmiah yang saling menghormati.

Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia, yang mampu menampung dua tradisi besar dengan cara pandang berbeda dalam satu bingkai kebangsaan yang damai. Perbedaan hari raya bukan kegagalan namun justru menjadi bukti bahwa pluralisme dalam Islam bisa dirayakan, bukan sekadar ditoleransi.

Idul Fitri, pada akhirnya, bukan hanya tentang keserentakan kalender. Ia adalah tentang keserentakan hati dengan semangat kembali kepada fitrah, memperbarui hubungan dengan sesama, dan menegaskan bahwa perbedaan tidak pernah cukup kuat untuk memisahkan apa yang sudah lama dipersatukan oleh sejarah dan kebersamaan. 

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 21 Maret 2026”