Merah Putih Identity – Penjaga Nilai Lama Yang Baik – Penggali Nilai Baru Yang Lebih Baik
77ceadca-6db1-4253-b62f-44350b7a50a

Hukum

WhatsApp Image 2026-01-15 at 18.54.57

Penegakan Hukum dan Keadilan, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Sampaikan Apresiasi Untuk Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Beserta Jajarannya

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu tahap II pelimpahan tersangka, 15 Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pandeglang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diberlakukan tertanggal 2 Januari 2026 telah membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia dalam ranah hukum pidana, salah satunya perlindungan yang pro aktif terhadap hak tersangka dan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Suryadi Sembiring, S.H.,M.H yang telah memimpin institusinya dengan baik, melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tentang layanan bagi pelaku maupun korban sesuai hak nya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo.

Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi bahwa Kasipidum Kejaksaan Negeri Pandeglang Indra Gunawan, S.H.,M.H beserta jajaran telah melaksanakan tugasnya dengan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo dan agenda Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto tentang Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Keterangan: Foto diambil pada waktu tahap II pelimpahan tersangka, 15 Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Pandeglang

Dede Kurniawan juga memberikan apresiasi kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang yang masih muda dan energik dalam melaksanakan tugas diantaranya Vera Fariyanti Havilah, S.H; Firas Rukmana Kusuma, S.H; Diniyati Anwar Putri, S.H; Dwi Astuti Utami, S.H; Aditya Dana Putri, S.H; William Marcus Sebastian, S.H; Arya Zidan Satria, S.H dan segenap jajaran pada Kejaksaan Negeri Pandeglang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 15 Januari 2026” 

WhatsApp Image 2026-01-15 at 13.19.12

Warga Desa Cipeucang Konsultasi Hukum, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Mengajak APDESI Kabupaten Pandeglang Menghidupkan POSBANKUM Desa

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu Warga Desa Cipeucang Konsultasi hukum, 15 Januari 2026 bertempat di Kantor BANKUM GERADIN Kabupaten Pandeglang

Warga Desa Cipecang datangi Kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang perihal  konsultasi hukum berkaitan dengan anaknya yang tersandung perkara Narkotika, sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sekitar 2 bulan yang lalu pada Tahun 2025.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan mengajak seluruh Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang untuk pro aktif terhadap warga masyarakatnya yang tidak mampu secara ekonomi dan membutuhkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang agar segera menghidupkannya. 

Sebelumnya, Dede Kurniawan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang Cecep Muhidin, 9-1-2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dede Kurniawan menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk layanan informasi dan konsultasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik melalui mediasi, layanan rujukan advokat.

Dede Kurniawan berharap agar POSBANKUM Desa segera dilaksanakan untuk memudahkan akses keadilan bagi warga masyarakat pada setiap Desa di Kabupaten Pandeglang.

Persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan dapat memicu konflik antar warga, kriminal dan sebagainya. Hukum berfungsi mengatur agar persoalan sosial tidak berkembang menjadi lebih besar, namun hukum juga harus adaptif terhadap perubahan sosial. 

Menurut  Wakil Menteri Hukum R.I Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum bahwa persoalan sosial yang berakibat hukum di warga masyarakat harus ditangani dengan pendekatan yang memastikan hukum positif (undang-undang) disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan agama yang beragam di Indonesia serta menjunjung tinggi keadilan substantif.

Melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia, POSBANKUM Desa adalah bagian dari program Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto tentang Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 00.41.14

Sumpah Profesi Advokat, Dede Kurniawan Uraikan Isi Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

0

Keterangan: Foto diambil pada waktu pelaksanaan Sumpah Profesi Advokat Dede Kurniawan yang berjumlah 44 orang, 9 Mei 2017 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Banten

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 4 Ayat (1) berbunyi bahwa Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Pasal 4 Ayat (2) berbunyi bahwa Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Pasal 4 Ayat (3) berbunyi bahwa Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 15 Januari 2026” 

WhatsApp Image 2026-01-14 at 12.43.42

Penegakan Hukum dan Keadilan, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Sampaikan Apresiasi Untuk Kapolres, Kasat, Kaur Bin Ops, Kanit SatReskrim dan SatResnarkoba Polres Pandeglang Beserta Jajarannya

1

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diberlakukan tertanggal 2 Januari 2026 telah membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia dalam ranah hukum pidana, salah satunya perlindungan yang pro aktif terhadap hak tersangka dan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 1 Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Pandeglang AKBP Dr. Dhyno Indra Setyadi, S.IK., M.Si yang telah memimpin institusinya dengan baik, melaksanakan penegakan hukum dan keadilan tentang layanan bagi pelapor maupun terlapor sesuai hak nya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan SatResnarkoba Polres Pandeglang

Dede Kurniawan menyampaikan apresiasi bahwa Kasat, Kaur Bin Ops, Kanit SatReskrim, SatResnarkoba Polres Pandeglang beserta jajaran telah melaksanakan tugasnya dengan Profesional dan Humanis sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a quo dan Reformasi Pemerintahan Presiden H. Prabowo Subianto yaitu Agenda Asta Cita 7 yaitu Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.

Keterangan: Foto diambil pada waktu pemeriksaan tersangka, bulan Januari 2026 bertempat di Ruang Pemeriksaan Unit 4 Tipid-PPA SatReskrim Polres Pandeglang

Dede Kurniawan juga memberikan apresiasi kepada Anggota Kepolisian yang masih muda dan energik dalam melaksanakan tugas diantaranya Brigadir FR Mutakin, S.H; Brigadir Iman Ramadhani; Bripda M. Fajar Rohmansyah; Briptu Gilang Anugrah A pada SatReskrim serta Bripda Dedi Junaedi; Briptu Andi Armanta pada SatResnarkoba beserta Anggota Kepolisian lainnya pada Polres Pandeglang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 14 Januari 2026” 

IMG_20260304_053844

Penasehat Hukum Tersangka Karsidi Hormati Proses Penegakan Hukum Unit lll Tipidkor Polres Pandeglang

0

Keterangan: Foto (kiri-Irna Baru kita Bupati Pandeglang, tengah-Dede Widarso warga Sidamukti, kanan-Karsidi Kepala Desa Sidamukti) diambil dari https://www.poskota.co.id/2022/08/15/hadiri-pesta-laut-bupati-pandeglang-diminta-perjuangkan-normalisasi-muara

Dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Pandeglang berdasarkan gelar perkara pada tanggal 23 Desember 2025 di Ruang Ketenagakerjaan Dirkrimsus Polda Banten atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi total senilai Rp. 577.555.682 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Dede Kurniawan selaku Penasehat Hukum Tersangka Karsidi menyampaikan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan bertanggungjawab kepada warga masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa juga secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Warga masyarakat Desa Sidamukti memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, begitupun Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti yang saat ini sedang menjalani proses hukum memiliki hak untuk diberikan bantuan hukum, keduanya memiliki hak masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi warga masyarakat Desa Sidamukti terhadap perbuatan Tersangka Karsidi atas dugaan tindak pidana korupsi agar supaya dilakukan proses hukum itu merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Begitupun dengan Tersangka Karsidi mempunyai hak diberikan bantuan hukum atas perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk menjamin hak Tersangka saat ini selama menjalani proses hukum.

Selama proses pemeriksaan di Polres Pandeglang, Tersangka Karsidi sangat kooperatif dan Penasehat Hukum telah memberikan nasehat kepada Tersangka Karsidi bahwa sebagai seorang pemimpin (Kepala Desa) harus siap mental, menerima kenyataan dengan segala konsekuensinya.

Tersangka Karsidi adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kelemahan atas apa yang sudah dilaksanakannya dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa Sidamukti.

Apakah Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti telah sepenuhnya terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi? bisa jadi ada perbuatan didalamnya setitik nilai moral (kebaikan) yang telah dilakukan oleh Tersangka Karsidi selaku Kepala Desa Sidamukti untuk warga masyarakatnya.

Kita hormati proses penegakan hukum dan tidak menghakimi kedudukan Tersangka Karsidi secara pribadi yang bisa membawa dampak psikis melemahkan mental dan kejiwaan keluarganya.

Saat ini, kedudukan Tersangka Karsidi adalah selaku Kepala Desa Sidamukti yang akan mempertanggungjawabkan jabatannya atas perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang menjalani proses hukum di Polres Pandeglang.

Proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka Karsidi tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kepastian hukum akan tetapi didalamnya ada keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (incraht).

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 10 Januari 2026” 

KECAMATAN MEKARJAYA

Pastikan Pembentukan POSBANKUM Desa Mencapai 100%-Ketua Komunitas Merah Putih Identity Beserta Tim Kanwil Kemenkum Banten Silaturahmi Dengan Camat Mekarjaya

0

Keterangan: Foto diambil bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, 25-10-2025 (mohon maaf jika lagunya dibawah ini tidak relevan dengan foto kegiatan, semoga kita semua terinspirasi dan mendapat barokahNya)

 

Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan turun ke lapangan bersama Tim dari Kantor Wilayah Kemenkum Banten Wuryanti Handayani dan Juhaeriah bersilaturahmi dengan Camat Mekarjaya Kabupaten Pandeglang untuk memastikan kendala tekhnis yang dihadapi oleh Kepala Desa/Kelurahan dalam pembentukan POSBANKUM.

Kegiatan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan hasil kordinasi dan evaluasi pembentukan POSBANKUM Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis 23-10-2025 antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar Dengan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Iing Andri Supriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufik, Kabid Kelembagaan DPMD Kabupaten Pandeglang Achmad Taufiq, Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pandeglang dan Lebak, Zul Trisman.

Ketua Komunitas Merah Putih Identity juga sebelumnya sudah melakukan komunikasi dan kordinasi memanfaatkan fasilitas tekhnologi bergerak cepat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufik, Kabid Kelembagaan DPMD Kabupaten Pandeglang Achmad Taufiq beserta jajaran untuk memastikan POSBANKUM segera terbentuk mencapai 100℅ di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang, dari jumlah 339 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang yang awalnya baru terbentuk 146 POSBANKUM Desa/Kelurahan, dalam waktu 5 hari sejak pertemuan hasil kordinasi dan evaluasi tersebut saat ini sudah meningkat signifikan telah terbentuk 268 POSBANKUM Desa/Kelurahan berkat kerjasama semuanya.

Kemudian 52 Desa/Kelurahan rata-rata masih belum lengkap secara administratif yaitu masih ada yang belum selesai SK POSBANKUM, SK KADARKUM dan Surat Rekomendasi Pelatihan Paralegal dan 19 Desa/Kelurahan yang belum lengkap sama sekali secara administratif pembentukan POSBANKUM karena tidak semua Desa/Kelurahan bisa berbarengan selesai mengingat beragam kendala administratif dan tekhnis.

Dede Kurniawan juga menyampaikan kepada Camat Mekarjaya Ahmad Jamaluddin Nasser bahwa sebagaimana arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Banten akan terus melakukan pendampingan administratif dan teknis untuk memastikan seluruh wilayah mencapai target pembentukan 100% sesuai arahan pusat.

Kemenkum Banten akan dorong Kabupaten Pandeglang, percepat pembentukan POSBANKUM Desa/Kelurahan.

Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Hukum untuk mewujudkan peresmian Posbankum serentak yaitu 83 ribu Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

“Percepatan pembentukan Posbankum bukan hanya tentang capaian angka, tetapi menghadirkan negara secara nyata di tengah warga masyarakat melalui akses bantuan hukum yang merata dan berkeadilan”.

Pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Kepala Desa/Lurah dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) setempat agar Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga benar-benar berfungsi melayani masyarakat.

Sementara itu Camat Mekarjaya Ahmad Jamaluddin Nasser menyambut baik kedatangan dan silaturahmi Ketua Komunitas Merah Putih Identity Dede Kurniawan dan Tim Kantor Wilayah Kemenkum Banten Wuryanti Handayani dan Juhaeriah.

Ahmad Jamaluddin Nasser menyampaikan sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Banten bersama Ketua Komunitas Merah Putih Identity.

Diakhir pertemuan tersebut, Dede Kurniawan menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Banten Marsinta Saurma Triaty atas arahan dalam upaya percepatan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang.

“Penulis redaksi adalah seorang murid almaghfurlah, 25 Oktober 2025”

3

Bantuan Hukum Bagi Warga Masyarakat Tidak Mampu

0

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses hukum yang cepat dan terpercaya, Merah Putih Identity menghadirkan solusi bantuan hukum yang dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Layanan ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat yang membutuhkan informasi, edukasi maupun perlindungan hukum.

Menghadirkan Akses Hukum yang Lebih Dekat

Adalah program bantuan hukum yang berorientasi pada kemudahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jangkauan layanan hingga desa dan kelurahan, hal ini memastikan bahwa persoalan hukum tidak lagi menjadi beban yang sulit diselesaikan, terutama bagi warga masyarakat yang kesulitan mengakses layanan hukum formal.

Melalui pendekatan humanis dan komunikatif, Merah Putih Identity akan membantu masyarakat memahami tentang hak-hak hukum, menghindari kesalahan prosedur serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi.

Layanan 

1. Edukasi dan Literasi Hukum

Menyelenggarakan edukasi hukum secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai berbagai isu hukum, mulai dari administrasi, hak keluarga hingga permasalahan pidana dan perdata.

2. Konsultasi Hukum Terpadu

Warga dapat berkonsultasi secara langsung dengan tenaga hukum maupun paralegal, untuk masalah yang sedang berjalan maupun untuk pencegahan masalah di masa depan.

3. Pendampingan Perkara

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi perkara, melakukan pendampingan yang profesional sesuai kebutuhan.

4. Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk memperluas jangkauan, hadir Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) yang telah terbentuk di desa dan kelurahan untuk kepentingan warga masyarakat agar supaya dapat mengakses layanan tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

5. Layanan Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Tidak semua persoalan harus berakhir di meja persidangan, mengedepankan solusi mediasi yang cepat dan damai dengan memprioritaskan keadilan bagi kedua belah pihak.

Keunggulan

  • Terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
  • Pendekatan konsultatif, memberikan panduan jelas dan mudah dipahami.
  • Tim yang kredibel, terdiri dari paralegal dan tenaga hukum berlisensi.
  • Berorientasi pada pencegahan, bukan hanya penanganan masalah.

Peran Merah Putih Identity

Sebagai lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam membangun komitmen layanan bantuan hukum yang modern dan adaptif terhadap kebutuhan warga masyarakat. Langkah konkret dalam memperkuat kesadaran hukum serta meningkatkan akses keadilan di Kabupaten Pandeglang.

Kesimpulan

Dengan hadirnya Merah Putih Identity, memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Layanan ini bukan sekadar solusi saat terjadi masalah, tetapi juga wadah edukasi agar warga masyarakat semakin memahami dan mampu menjaga hak-hak hukumnya.